pp no 82 tahun 2012. 5 Tahun 1977 (X). pp no 82 tahun 2012

 
 5 Tahun 1977 (X)pp no 82 tahun 2012  PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019

Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. -Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PP No. 10 TAHUN 2012. 30 Tahun 2014; PP No. PP No. Masitoh Indriani: Implementasi Peraturan 332 tersebut wajib dijalankan oleh Negara. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Hewan. Peraturan baru penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) telah terbit dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 yang merevisi aturan sebelumnya mengenai hal serupa, yakni PP 82/2012. Peraturan Daerah. Peraturan delegasi dari UU ITE, PP No. 19 Tahun 2016; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 82 Tahun 2012 . hasil uji dengan baku mutu PP No. 82 Tahun 2012, nomenklatur yang digunakan sebagai judul peraturan menteri ini seharusnya adalah “Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik”. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren . GO. E. 82/2012”) Tentang Klasifikasi Data Elektronik. PERPRES No. 5751, LL SETNEG : 7 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. (PP) NO. Revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 telah diusulkan oleh Kemenkominfo sejak 2016. (2) Penerapan perlindungan hukum terhadap pembeli barang online berdasarkan UU ITE dapat mengacu pada Pasal 49 ayat, PP No. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. 82/2001 Parameter Satuan Kelas I II III Suhu oC Dev 3 Dev 3 Dev 3 pH - 6-9 6-9 6-9 DO (Oksigen Terlarut) mg/L 6 4 3DirektoratLayanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. 13 August 2019 Pratiwi Agustini Regulasi 0. 82 Tahun 2012; PERPRES No. Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun Peraturan Menteri Keuangan, 82/PMK. 2012. Komunikasi. ID: 8 HLM. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,. Nomor. Jasa Prima Perkasa 739 views. 2012 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik” Toko Bunga Jakarta says: March 3, 2014 at 1:05 pm. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Dan Keamanan. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No. 36 Tahun 1999; UU No. Pada perkembangan lain, isi draf revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 dinilai kontradiktif dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa. Perda. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Tipe Dokumen. METADATA PERATURAN. PP No. 303, LL SETNEG : 3 HLM. sk no 024096 a 4. 16 Tahun 2004; UU No. Kanal Corona. nomor 82 tahun 2012 . 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Apabila pada suatu perairan memilikiSimpan Simpan Lampiran PP no 82 tahun 2001. 82 tahun 2001 and Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Baku mutu berdasarkan PP No. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Danau Laimadat sesuai dengan standar baku mutu untuk parameter suhu, pH, dan oksigen terlarut. 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV FISIKA 0 Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg/L 50 50. 9 Tahun 2015; PP No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48, TLN No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. COM – Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 sudah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. U: Indonesia. AD Premier 9th floor, Jl. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Arsyad, Sitanala. G Jalan Dr. (PP) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM. 82, LN. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 ttrntang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian. 107, TLN No. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RepublikPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. b. (PP) NO. 27 Tahun. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). 2008 No. (Setiari, 2012 dalam Salim, A. PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air PT. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; PP No. Mar. Pro. Jakarta - Regulasi tentang data jadi salah satu topik hangat di jagat teknologi. Sistem. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. The results of laboratory analysis explain that the water quality of the Gesang River with BOD parameters at points P III, P IV, P V, P VI exceeds the quality standart. 72 TAHUN 2009 11 Dec 2009: Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: 2009: Peraturan Pemerintah: PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. UU No. 153, TLN No. Melalui revisi tersebut, pemerintah tidak lagi mengharuskan pihak penyedia untuk menempatkan Data Center-nya secara fisik di wilayah Indonesia. In case of that there is no Indonesian nationality expert, Electronic System Operator may use foreign expert. Elektronik. 82 Tahun 2012; KEPRES No 121/P Tahun 2014; PERMEN KOMINFO No 17/PER/M. 248, TLN No. 7. 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 47 Tahun 2009. PP PSTE direvisi, ini penggantinya. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan. 2012 No. tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja atau dokumen bukti penyakit akibat kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak. 81 Tahun 2014 Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum DETAIL PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. Berdasarkan PP. Hal itu salah satunya, dilakukan melakui keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. Revista Facultad de Ingenieria, Universidad de Antioquia, pp. 1. 22 Tahun 2021 ** AP = Air Permukaan PEMBAHASAN Dari penelitian yang telah dilakukan di dapatkan hasil yakni, dapat dil ihat pada tabel pertama yaitu hasil penelitian kandungan nitrit pada ai r permukaan satu, dua, dan tiga memiliki kadar nitrit yang normal dan t idak melebihi baku mutu yang telah ditentukan. 25 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan; € - Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 189, 2012 KOMUNIKASI. 2012 No. 82/2012 diatur. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. NOMOR 82 TAHUN 2012. UUD Tahun 1945, PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. Kali ini, diatur dalam PP No. Peraturan Perundang-undangan. Download is available until [expire_date]. no jenis nomor tahun tentang diunduh; 1: pp: 46: 2023: perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian: 77: 2: perpres: 58: 2023:. Total padatan 46186 3. 80 Tahun 2015; PERPRES No. Created Date: 10/21/2019 8:39:09 AMSimpan Simpan Lampiran PP No. 492 Tahun 2010 2. ABSTRAK: Bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, merupakan Kewenangan Provinsi. Peraturan Perundang-undangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel : jdih@kemenkeu. PP No. 26. 5 Tahun 2014; UU No. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 153, TLN No. 82, LN. Lampiran 1. Untitled. SINYALMAGZ. 39 Tahun 2008; UU No. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Permen No. 2019/NO. 81Tahun2012; PERMEN KOMINFO No. No. PP No. Menurut Suhmana (2012), daerah hulu sungai merupakan daerah yang tinggi, sehingga memiliki tekanan udara yang rendah akibatnya suhu udara maupun suhu air cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah hilir yang memiliki tekanan udara lebih. upaya pencegahan dan penanggulangan. 54 Tahun 2015; KEPMENHUB No. Berdasarkan terminologi UU No. 2010 No. 23 Tahun 2005; PP No. Total Dissolved Solid (TDS) pada air baku mempunyai nilai 22 mg/L. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Putroe2. SETKAB. Peraturan tersebut terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE yang menjamin terhadap keamanan data. PP. Bandung : ITB. 82. E. Mengubah: PP No. Pengaturan dalam PERMENKOMINFO No. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 Juni 2015:. Peraturan Pemerintah (PP) No. Pada tanggal 12 Oktober 2012 yang lalu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 dan KUHPerdata. Sebelumnya, menurut Eka, para pelaku usaha dan penyelenggara sistem serta transaksi elektronik kebingungan terkait apakah mereka masuk ke ranah publik atau privat. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.